Page 58 - Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (Di dedikasikan kepada DR. Setijadi, M.A)
P. 58

karena  secara  bersamaan  lembaga  harus  memanfaatkan  sumber  daya-
        nya  yang  terbatas  untuk  pembelajaran  tatap  muka.  Sekalipun  demikian
        banyak  lembaga  dual  mode  telah  berupaya  dan  berhasil  meningkatkan
        investasi dan pemanfaatan media dan teknologi,  serta menerapkan meto-
        de yang  lebih  sistematik  dalam  pengembangan  bahan  ajar.  Penerapan
        kebijakan  kendali  mutu  bagi  seluruh  program PTJJ  merupakan dilema
        bagi model dual mode, karena program PTJJ pada lembaga konvensional
        sering dianggap sebagai produk sampingan.  Selain itu ada faktor pemba-
        tas  untuk mempertahankan dua sistem pembelajaran tatap  muka dan ja-
        rakjauh berlaku efektif (Zuhairi,  1998).
           Bagi  kalangan pendidikan di  Indonesia,  model dual mode masih  be-
        lum banyak dikenal, dan kita masih perlu diamati dan diteliti lebih lanjut
        perkembangannya.  Secara  peraturan  dimungkinkan  suatu  lembaga  pen-
        didikan tinggi konvensional di Indonesia menyelenggarakan program tatap
        muka  dan jarak jauh.  Namun  sampai  saat  ini  belum  banyak  lembaga
        konvensional yang  mencoba menerapkan PTJJ. Banyak lembaga di Indo-
        nesia  memilih  membuka  kelas jauh dengan  sistem tatap  muka.  Ini  me-
        nandakan  bahwa  sebanarnya  PTJJ  belum  begitu  dikenal  oleh  kalangan
        akademik di kampu:;  konvensional, yang mestinya diharapkan lebih dapat
        bersikap dan bertindak inovatif, terbuka terhadap gagasan dan penemuan
        baru dalam  pemanfaatan  teknologi  atau  metode  baru,  termasuk metode
        PTJJ.


        Model konsorsium
          Berbagai tekanan dan tuntutan untuk penyelenggaraan progran1 jarak
       jauh yang efisien menjadikan beberapa lembaga PTJJ bekerja sama mela-
        lui konsorsium. Tujuan pembentukan konsorsium pada umumnya adalah
       untuk mencapai efisiensi dan ekonomi skala. Beberapa lembaga pendidik-
       an memandang perlu untuk membentuk konsorsium di tingkat regional,

                                       51
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63