Page 99 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

83
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

“...tidak seluruh SKPD mampu menangkap pikiran‐pikiran Pak Bupati,
kalau kita lihat ada sebagian... Dari guru angkat jadi camat, kemudian dari
camat dipaksakan untuk menjabat Kepala Dinas. Ini saya rasa sikap Pak
Bupati yang mencederai Pak Bupati sendiri”.

Ungkapan senada juga dinyatakan oleh informan lainnya dalam bahasa
berbeda, seperti:
“penempatan birokrasi ini harus pas pada basic‐nya, kalau tentu tidak
pas.. berdampak baik pengetahuan dan lain‐lain karena dia baru mau
belajar” (F‐PG).
“... penyerapan anggaran rendah itu menunjukkan kinerja yang buruk
dan Beliau melakukan … nonjob bagi beberapa pejabat” (F‐Nasdem).
“Program TP2T...perlu ada satu kebersamaan dalam menyamakan
pikiran....jangan sampai kita paksa taruh anggaran di sana, kemudian tidak
dapat direalisasikan, itu yang terjadi” (F‐Hanura).
“Tidak saja SKPD saja yang datang...Kepala Daerah juga turun langsung
ke lapangan untuk melihat secara langsung, sehingga akhir masa jabatan
dari seorang Kepala Daerah itu juga ada nilai tambah” (F‐Demokrat).

“...mentoknya di SKPD, ini kadang agak sulit untuk mereka
menterjemahkan secara baik kata Pak Bupati...Artinya mereka tidak terlalu
patuh dengan yang sudah disusun. Semacam ada persoalan takut salah atau
takut nanti berhadapan dengan kasus hukum” (F‐PAN).

“...hampir 60% para Kadis di Kab. Kupang ini berasal dari guru,... para
camat itu hampir 90% itu guru” (F‐GBKB).

Berdasar data empiris maka dapat diungkapkan bahwa faktor
penempatan birokrasi, kompetensi dan profesionalitas birokrasi menjadi
harapan utama semua fraksi DPRD agar program Bupati berjalan dengan
baik. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar birokrasi diisi oleh guru
yang kemudian menjadi pejabat struktural di pemerintahan. Penempatan
birokrat tidak didasarkan pada basic kompetensi sesuai bidang tugas.
Kendala birokrasi dirasakan menjadi penghambat utama penterjemahan
visi‐misi Bupati ke dalam program/kegiatan dan anggaran. Sebaik apapun
visi‐misi ini bila tidak dapat diterjemahkan dengan baik, maka tidak akan
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.