Page 103 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

87
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

misi bupati dan menjaga hubungan harmonis dengan Bupati. Dengan
demikian faktor kepentingan menjadi alasan dukungan DPRD bagi program
Bupati jalur perseorangan.

Diskusi
Tuntutan, harapan dan dukungan wakil rakyat ini seolah
mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Namun dengan adanya faktor balas
jasa dari DPRD karena pernah dibantu oleh relawan Bupati dalam Pileg, dan
‘ketakutan pada ancaman relawan’ maka tipe keterwakilan DPRD ini
sebagaimana tipologi termasuk pada tipe orientasi pada pemerintah. Tipe
orientasi pada pemerintah ini dilakukan bukan hanya semata‐mata untuk
mendukung program eksekutif, tetapi juga untuk menyelamatkan posisi
keterwakilannya di masa mendatang dengan cara mengakomodasi
kepentingan konstituen dalam program sambil memanfaatkan kelemahan
birokrasi. Akibatnya terjadi kolusi program antara birokrasi dan DPRD (Sanit,
1985:228‐229).
Birokrasi yang seharusnya berperan menindaklanjuti program/kebijakan
Bupati, namun faktor kepentingan untuk ‘menyelamatkan’ posisi
jabatannya maka birokrasi melakukan kompromi dengan DPRD. Kebijakan
bupati yang seharusnya ditindaklanjuti, ternyata mengalami pembelokan
administrasi atau pelemahan sistem. Pembelokan administrasi atau
pelemahan sistem ini tergolong sebagai penyimpangan perilaku birokrasi
atau lebih tepat disebut sebagai patologi birokrasi atau gejala
penyimpangan birokrasi (Dysfunction of bureaucracy).” Perilaku birokrasi
merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya,
sedangkan “setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri yang akan
dibawanya ketika memasuki lingkungan tertentu (Thoha, 2005:138). Jika
karakteristik individu dalam diri aparat dan karakteristik organisasi
(birokrasi) berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu (aparat) dalam
organisasi (birokrasi). Akibatnya meskipun hubungan DPRD dan Bupati
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berjalan harmonis,
tetapi keharmonisan ini diwarnai oleh ketidakloyalan birokrasi dalam
menjalankan visi‐misi Bupati. Menjadi bahan evaluasi bagi aparat, manakala
rakyat secara langsung melaporkan kinerjanya kepada Bupati, sehingga
laporan birokrasi yang diberikan kepada Bupati cenderung menyenangkan
Bupati atau berperilaku asal bapak senang (ABS). Akibatnya program‐
program pembangunan yang berjalan tidak mendukung ke arah pencapaian