Page 105 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

89
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

antara Kepala Daerah dengan DPRD. DPRD yang secara kompetensi lemah
ketika bertemu dengan eksekutif yang lemah, maka yang terjadi adalah
kolusi tersembunyi dan konflik tersembunyi (jurnal Zuhro, 2013). Kelemahan
ini dapat diatasi dengan meningkatkan profesionalitas Kepala Daerah dan
DPRD yang dilandasi dengan kesamaan nilai untuk mengutamakan
kepentingan masyarakat.

sepengetahuan Bupati, meski koordinasi dan komunikasi yang baik terjadi

Penutup
Sebagai penutup studi ini menyimpulkan beberapa poin, antara lain:
1. Dukungan Bupati pada program bupati jalur perseorangan cukup kuat,
karena dilandasi komunikasi dan koordinasi yang terbuka di antara
keduanya. Hal ini menjadi awal tersusunnya program‐program
pemerintahan, meskipun dalam praktik ada kendala birokrasi yang
menjembatani komunikasi namun sarat kepentingan.
Tuntutan DPRD pada Bupati untuk memperjuangkan aspirasi
masyarakat melalui dukungan pada Program Bupati, tidak semata‐mata
menjadikan wakil berpihak pada rakyat. Faktor balas jasa, kolusi
program, dan ‘ketakutan pada ancaman relawan’ menjadikan DPRD
Kab. Kupang berada pada tipe orientasi pemerintah.
Harapan DPRD pada profesionalitas dan kompetensi birokrasi dalam
penempatan sumber daya aparatur birokrasi tidak dapat dilaksanakan
oleh Pemerintah. Hal ini terjadi karena faktor loyalitas, integritas,
sukuisme, titipan politik dan balas jasa menjadi pertimbangan utama
penempatan birokrasi.
2. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah : (a) Faktor kepentingan
sangat mempengaruhi tipe wakil terhadap aspirasi konstituen, (2)
Kepemimpinan dan profesionalitas birokrasi mempengaruhi
kuat/lemahnya pola kemungkinan eksekutif yang terjadi (Muttalib&
Khan,1982); (3) Birokrasi yang tidak profesional tidak akan mampu
mengatasi kelemahan Kepala Daerah dan DPRD.