Page 102 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

86
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

Akibatnya birokrasi tidak netral, dalam arti tetap menjaga loyalitas kepada
DPRD maupun Bupati. Bahkan melalui program atau kegiatan yang
dirancang, birokrasi justru melakukan kolusi dengan DPRD tanpa
sepengetahuan Bupati dalam rangka membangun komunikasi yang baik di
antara keduanya.
Birokrasi mengisi kekosongan peran yang dijalankan oleh parpol,
sehingga informasi yang diberikan kepada Bupati penuh dengan conflict of
interest. Hal ini sebagaimana diungkapkan Informan Tim Sukses ATEK sbb.

“...birokrasi sendiri diisi oleh orang‐orang yang penuh dengan konflik
kepentingan, artinya orang‐orang yang berseberangan dengan Pak Bupati
sendiri dari awal...Sekda seharusnya membantu Bupati menegakkan aturan
namun kenyataannya diisi oleh orang‐orang titipan DPRD.... pada posisi‐
posisi strategis....birokrasi tidak dapat menterjemahkan visi dan misi
Bupati”.

Dengan demikian birokrasi sebagai dual agents yaitu agen politik dan agen
pemerintah yang sarat kepentingan, tidak ditunjang profesionalitas dan
kompetensi yang memadai. Implikasinya tidak mampu menterjemahkan visi
dan misi Bupati menjadi sebuah program/kegiatan.
Birokrasi mengisi kekosongan peran yang dijalankan Parpol dan
mengamankan posisinya ini melalui kolusi program dengan DPRD,
pembelokan administrasi, dan pelemahan sistem. Pembelokan administrasi
dilakukan birokrasi melalui pemindahan lokasi program/kegiatan sehingga
tidak sesuai rencana. Komunikasi internal birokrasi yang lambat dan tidak
profesional mengakibatkan target capaian program tidak tercapai. Bupati
menyebutnya sebagai pelemahan proses dalam sistem (atau pelemahan
sistem), padahal seharusnya birokrasi berprestasi dan melayani rakyat,
bukan melayani DPRD.
Penelusuran lebih lanjut dukungan DPRD pada Bupati ini didasari oleh
beberapa fakta empiris adanya balas jasa parpol dan beberapa anggota
DPRD. Hal ini terjadi karena jaringan‐aktor Petahana membantu anggota
DPRD untuk memenangkan Pileg 2014. Informan Relawan Bupati
mengungkapkan sbb.: “Saya punya massa dan mereka (baca: DPRD)
datang...Dorang bilang, sudah kita tidak usah bikin perjanjian, tetapi nanti
kita upayakan supaya searah dengan Pak Bupati”. Artinya relawan
Petahana ini menuntut balas jasa anggota DPRD untuk sejalan dengan visi‐