Page 97 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

81
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

Program‐program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini,
antara lain: Tanam Paksa‐Paksa Tanam (TP2T), pemberdayaan masyarakat
dalam bentuk dana bergulir, pembangunan infrastruktur jalan dan
penerapan
program
bendungan,
peningkatan
pertanian/perkebunan dan program pemberdayaan peternak dalam bentuk
dana bergulir hewan ternak. Permasalahan masyarakat dan program Bupati
yang relevan menjadi acuan utama tuntutan DPRD pada program bupati.
Artinya ketika ada program yang menurut pandangan fraksi tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, maka fraksi dapat menolak program
tersebut. Dengan demikian kesepakatan semua fraksi ini, tidak berarti
mengurangi sikap kritis DPRD terhadap program yang ada. teknologi
Berkaitan dengan program bupati tersebut, F‐Hanura berpendapat
perlunya dibangun koneksitas antarprogram. Segmen‐segmen prioritas
perlu ditentukan untuk mendukung program prioritas, minimal hal ini
disesuaikan dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Namun
belum ada ketentuan yang mengatur tentang koneksitas ataupun
sinkronisasi antara prosentase anggaran yang dibelanjakan dengan
matapencaharian masyarakat. Fakta empiris menunjukkan meski selama
T.A. 2014‐2016 DPRD tidak pernah secara frontal menolak program Bupati,
tetapi pasti memberikan catatan perbaikan. Misalnya: besarnya anggaran
perlu disesuaikan dengan keterbatasan dana, penempatan Program TP2T
yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan belum tersinkronisasi antar
SKPD, dll. Masukan DPRD tersebut ditindaklanjuti, namun menyangkut
program yang memerlukan sinkronisasi antar SKPD belum sepenuhnya
dapat diakomodasi meski diusahakan terus menerus oleh pemerintah.
Selain tuntutan di atas, DPRD juga menuntut agar pemerintah bekerja
keras menghilangkan predikat disclaimer dari BPK serta menindaklanjuti
rekomendasi catatan strategis Pansus dan masukan dalam rapat bersama
antara Pemerintah dan DPRD. Sejumlah tuntutan tersebut mewajibkan
kerjasama kemitraan yang baik antara Pemerintah dengan DPRD yang
kemudian membuahkan hasil, antara lain: predikat WDP dari BPK,
peningkatan kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi
Pansus, serta adanya penjadwalan program yang berjalan dengan baik.
Menghasilkan program yang sejalan dengan aspirasi masyarakat ini
memerlukan sejumlah kiat khusus baik oleh Pemerintah ataupun DPRD. Kiat
khusus tersebut antara lain: DPRD melalui fraksi mendapat masukan dari
Parpol masing‐masing, penelitian yang dilakukan parpol, kunjungan kerja