Page 98 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital
DPRD, penjaringan aspirasi konstituen dalam masa reses, dan masukan dari
para kepala desa. Sedangkan Pemerintah sendiri al. melalui: musrembang,
turun langsung ke masyarakat melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah), atau masyarakat sendiri yang aktif menyampaikan permasalahan.
Melalui kiat‐kiat tersebut, maka program‐program pemerintah menjadi
relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemitraan yang baik antara
Pemerintah dan DPRD ini diungkapkan sbb.: “menyebutkan SKPD sebagai
teman” (F‐PAN) atau “hubungan kemitraan yang saling menopang dan
mengisi” (F‐Nasdem). Dengan demikian koordinasi dan komunikasi antara
kedua lembaga tersebut menjadi awal proses tersusunnya program‐
program pemerintah. 82
Tuntutan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat ini menurut Ndraha
(2011) merupakan hak bawaan yang disebut hak eksistensial yang terkait
dengan kewajiban DPRD dan Pemerintah sebagai lembaga yang dipilih
masyarakat. Dalam tuntutan ini terkandung juga harapan dan dukungan.
Apabila dibandingkan dengan kepemimpinan Petahana periode
sebelumnya; maka hubungan kemitraan yang baik dengan saling menopang
dan mengisi ini menjadi acuan utama untuk menyelesaikan permasalahan
masyarakat. Komunikasi informal ini dilakukan dalam bentuk diskusi dan
sharing sebelum pembahasan dalam forum formal berhasil membangun
persepsi yang sama terhadap permasalahan masyarakat dan
penyelesaiannya dalam bentuk program, kegiatan dan penganggarannya.
Beberapa fraksi dan pimpinan DPRD mengakui bahwa ide‐ide Bupati sangat
bagus seperti TP2T, namun dalam implementasinya tidak dapat
diterjemahkan dengan baik antar SKPD sebagai program yang utuh. Dengan
demikian faktor kompetensi birokrasi sangat menentukan keberhasilan
dalam menterjemahkan program Bupati.
Berkaitan dengan harapan ke depan terhadap program Bupati informan F‐
Gerindra mengungkapkan sbb.:
“...kemampuan pengelolaan anggaran...lemah,... tolong ini
diperhatikan. Supaya Kepala SKPD punya keseriusan...dalam pengelolaan
anggaran. Karena percuma sudah anggarkan ratusan miliar, kalau faktanya
dia berjalan lambat, kita yang rugi”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua F‐PDIP sbb.: