Page 42 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis
P. 42

26
                                Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

                               Pengembangan  sistem  pelayanan  publik  berbasis  Teknilogi  Informasi
                           dan  komunikasi  (TIK)  di  Bali  telah  mulai  dirancang  dan  dibangun  pada
                           pemerintah  daerah  di  obyek  penelitian.  Pembangunan  sisem  Pelayanan
                           Publik Berbasis  TIK, tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan
                           pelayanan  publik  di  Bali,  karena  sebagian  besar  pemerintah  daerah  di
                           Provinsi  Bali   belum  dapat menjalankan  sistem  pelayanan  publik  secara
                           optimal.  Hasil  penelitian  juga  menunjukan  bahwa  masalah  SDM  tetap
                           menjadi  kendala  utama  selain  masalah  dana  dan  insfrastruktur.  Fakta  di
                           lapangan menunjukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah Kabupaten
                           di Bali walaupun infrastruktur telah tersedia, namun karena tidak ditunjang
                           oleh  tersedianya  SDM  yang  terampil  untuk  itu,  menyebabkan  pemerintah
                           daerah  belum  mampu  memberikan  pelayanan  dengan  berbasis  TIK.
                           Informasi‐informasi  tentang  proses  pelayanan  belum  bisa  diupdate setiap
                           saat  akibat  terbatassnya  kemampuan  inovasi  SDM  memenuhi  tuntutan
                           kebutuhan masyarakat.
                               Adanya  permasalahan  budaya  SDM  untuk  melakukan  perubahan
                           kebiasaan SDM dari manual ke teknologi informasi dan komunikasi menjadi
                           pekerjaan besar dari pengambil kebijakan di pemerintah daerah.  Dari hal
                           tersebut  menunjukan  bahwa  temuan  penelitian  ini,  khususnya  yang
                           berkaitan dengan kendala dalam pengembangan Pelayanan Publik berbasis
                           TIK  di  Bali  pada  dasarnya  sejalan  dengan  apa  yang  dialami  oleh  Negara‐
                           negara  berkembang  lainnya.    Sebagaimana  yang  dirilis  oleh  National
                           Information Societu Agency (2007), bahwa faktor‐faktor yang berkontribusi
                           terhadap  kegagalan  penerapan  e‐government  di  Negara  berkembang
                           meliputi:
                                  Kurangnya  kesepakatan  dalam  system  administrasi  publik  yakni
                                   penolakan internal oleh pemerintah;
                                  Kurangnya  rencana  dan  strategi  e‐government diperkenalkan
                                   dengan setengah‐setengah dan tidak sistematik
                                  Kurangnya SDM yakni kurangnya pengembangan kapasitas institusi
                                   dan personal;
                                  Tidak adanya rencana investasi
                                  Kurangnya vendor system dan TI
                                  Ketidakmatangan  teknologi:  terlalu  menekankan  teknologi  atau
                                   penerapan yang berorientasi teknologi; dan
                                  Implementasi  yang  terburu‐buru  tanpa  persiapan  dan  pengujian
                                   yang cukup.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47