Page 374 - Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City
P. 374

berkepentingan  lainnya  dapat  setiap  saat memanfaatkan informasi
        dan layanan pemerintah secara optimal.
            Pengembangan e-government merupakan salah satu upaya untuk
        meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien.
        Dengan  kata  lain,  melalui  pengembangan  e-government  dilakukan
        penataan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  di  lingkungan
        pemerintah  dengan  mengoptimasikan  pemanfaatan  teknologi
        informasi dan komunikasi.
            Pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2  (dua)
        aktivitas yang berkaitan yaitu (Tochija, 2007):
        1.  Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
            proses kerja secara elektronis;
        2.  Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik
            dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh  masyarakat  di
            seluruh wilayah negara.

            Untuk  melaksanakan  maksud  tersebut,  berdasarkan  Instruksi
        Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
        dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, pengembangan
        e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
        1.  Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik
            yang  memiliki  kualitas  dan  lingkup  yang  dapat  memuaskan
            masyarakat  luas  serta  dapat  terjangkau  di  seluruh  wilayah
            Indonesia  pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan
            dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
        2.  Pembentukan  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk
            meningkatkan  perkembangan  perekonomian  nasional  dan
            memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan
            perdagangan internasional.
        3.  Pembentukan  mekanisme  dan  saluran  komunikasi  dengan
            lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik
            bagi  masyarakat  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  perumusan
            kebijakan negara.
        4.  Pembentukan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang
            transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan
            antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.


     358  Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379