Page 373 - Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City

TUJUAN E-GOVERNMENT

Ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan good
governance atau ketatapemerintahan yang baik, maka pelayanan
publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat
perhatian khusus. Terdapat beberapa pertimbangan terkait hal
tersebut (Dwiyanto, 2005):
1. Pelayanan publik adalah ranah dimana negara berinteraksi secara
intensif dengan warganya.
2. Pelayanan publik merupakan ranah dimana berbagai aspek good
governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah.
3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur
ketatapemerintahan.

Pada intinya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan
publik yang merata kepada seluruh warganya. Perlu disadari bahwa
masyarakat menuntut adanya pelayanan publik yang memenuhi
kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat
diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif
(Haryatmoko, 2016). Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar
aspirasi mereka didengar oleh pemerintah sehingga pemerintahpun
harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik didalam perumusan
kebijakan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, baik
pemerintah pusat maupun daerah harus mampu membentuk dimensi
baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya
yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui proses transformasi
menuju e-government.
Melalui proses transformasi menuju era e-government tersebut,
pemerintah dapat mengoptimasikan penggunaan dan pemanfaatan
kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat
organisasi birokrasi, serta sekaligus membentuk jaringan sistem
manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi
pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke
semua informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh
lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak

Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City 357