Page 370 - Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City
P. 370

sebagainya. Dibidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet
        dikenal dengan sebutan electronic government atau e-government.
        Secara  sederhana,  e-government  atau  pemerintahan  digital adalah
        kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  menggunakan
        dukungan  teknologi  informasi  dalam  memberikan  layanan  kepada
        masyarakat (Hasibuan dan Santoso, 2005). Pentingnya e-government
        ini antara lain (1) mendorong pemerintahan yang responsif terhadap
        kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (2) mendorong sisi pemanfaatan
        dari  keterbukaan  informasi;  dan  (3)  mendorong  tingkat  partisipasi
        publik didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
            Di Indonesia, inovasi e-government sudah diinisiasi sejak beberapa
        tahun  belakangan  ini.  Selain  adanya  kebutuhan,  baik  pemerintah
        pusat  maupun  pemerintah  daerah  akan  sebuah  sistem  yang
        terintegrasi, pengembangan e-government di Indonesia didukung oleh
        Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang
        Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan  e-government dan
        didukung pula oleh regulasi yang terkait seperti Undang-Undang No.
        14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan
        Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang
        Keterbukaan Informasi Publik.
            Selain  itu,  sejalan  dengan  semangat  reformasi  birokrasi  di
        Indonesia,  e-government  semakin  berperan  dalam  meningkatkan
        kualitas  pelayanan  publik  serta  membantu  proses  penyampaian
        informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. Perlu disadari dan
        dipahami bahwa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal
        34 ayat (3), maka peningkatan pelayanan publik (public service) harus
        mendapatkan  perhatian  utama  dari  pemerintah, karena pelayanan
        publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights)
        ataupun hak yang mendasar (fundamental rights).
            Tulisan  ini  membahas  hal-hal  mendasar  dari  e-government
        beserta contoh penerapannya di dua kota di Indonesia, yaitu Surabaya
        dan Bandung. Surabaya dan Bandung termasuk kota-kota yang telah
        terlebih dahulu atau menjadi pilot project dalam menerapkan sistem
        e-government.  Implementasi e-government dari kedua kota ini dapat
        dikaji  untuk  dijadikan  contoh  atau  benchmarking  penerapan  e-
        government  bagi  daerah-daerah  lain  di  Indonesia.  Pada  akhirnya


     354  Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375