Page 218 - Pendidikan Terbuka Untuk Indonesia Emas

Pendidikan Terbuka untuk Indonesia Emas

PERAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK KEADILAN
PENDIDIKAN TINGGI
Perguruan tinggi sangat terkait dengan perubahan lingkungan
ekonomi dan politik tempat ia berada (Muktiyanto, 2016).
Seiring dengan globalisasi khususnya ekonomi dan politik,
serta mobilitas mahasiswa, terjadi reformasi pendidikan
tinggi hampir di seluruh dunia antara lain melalui penerapan
NPM. Secara singkat NPM adalah penerapan praktik baik
sektor privat pada sektor publik berupa peningkatan cost-
effectiveness, efisiensi, akuntabilitas, dan anggaran berbasis
kinerja (Santosa, 2014).

Akan tetapi reformasi pendidikan tinggi berupa penerapan
NPM menjadi rumit karena penurunan dukungan finansial
pemerintah. Implikasi lain NPM adalah akomodasi atas
liberalisasi pasar yang menguntungkan sektor privat, dengan
masuk dalam bisnis pendidikan melalui berbagai inovasi.
Melalui liberalisasi pasar, sektor privat agresif mencari
ruang kebijakan dan pangsa pasar dengan mendirikan
sekolah-sekolah swasta, menggencarkan pendidikan virtual,
mengembangkan pendidikan non formal, dan alternatif
lainnya untuk mengisi celah akibat menurunnya pendanaan
publik. Namun demikian, keadilan dalam pendidikan tinggi
harus terus didengungkan agar terpenuhinya hak-hak sipil
dalam pendidikan tinggi. Rosser dan Joshi (2018) menyebutkan
bahwa hak sipil atas pendidikan adalah akses pendidikan yang
memenuhi karakteristik:
1) Universalitas, bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan
gender, disabilitas, suku, dan agama;
2) Akses fisik, bahwa hambatan fisik seperti hambatan
geografi, transportasi, dan waktu tidak menghalangi setiap
warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan;

214