Page 221 - Pendidikan Terbuka Untuk Indonesia Emas
P. 221

5. Pendidikan Terbuka dan Keadilan Ekonomi


               Tiga  tahun  terakhir  ini  penyaluran  beasiswa  bidikmisi
               konsisten menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 telah
               disalurkan  sejumlah  72.800  paket  beasiswa,  tahun  2019
               sejumlah 130.000 paket beasiswa, dan tahun 2020 sejumlah
               818.000 paket beasiswa untuk mahasiswa baru dan on going
               melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)-Kuliah  dan  KIP  Kuliah
               Afirmasi  sebagai  pengalihan  beasiswa  bidikmisi  yang  telah
               dihapus. Kedua Kartu tersebut juga mencakup dukungan bagi
               penyandang disabilitas, peserta program Afirmasi Pendidikan
               Tinggi  (ADik)  untuk  Orang  Asli  Papua  di  wilayah  Papua  dan
               Papua Barat, wilayah 3T (terdepan, terluar, atau tertinggal),
               serta  wilayah  yang  terkena  dampak  bencana  alam  atau
               konflik sosial. Melalui Kementerian Keuangan juga disalurkan
               beasiswa  melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),
               khusus untuk bagi yang akan melanjutkan S2 dan S3 di lebih
               dari 200 perguruan tinggi terbaik di dunia.


               Selain beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, PTS sesuai UU
               No. 12/2012 mendapat dana pendidikan yang bersumber dari
               APBN/D sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan
               kehormatan  profesor,  serta  investasi  dan  pengembangan;
               dalam  bentuk  antara  lain  hibah,  bantuan  program  kegiatan
               pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.
               Selain bantuan pendanaan tersebut, PTS dapat memperoleh
               bantuan tenaga dosen yang diangkat oleh pemerintah.


               Sekalipun  tidak  mencukupi  kebutuhan  seluruh  perguruan
               tinggi dan mahasiswa (tahun 2019 terdapat 4.649 perguruan
               tinggi, dan 6.348.842 mahasiswa), namun dari paparan di atas
               nampak  bahwa  pemerintah  berusaha  untuk  menciptakan
               keadilan  pendidikan  tinggi  melalui  penganggaran  publik.
               Dengan serangkaian kebijakan anggaran, diharapkan lulusan
               SMA/sederajat,  lebih  khusus  yang  memiliki  keterbatasan
               ekonomi,  fisik,  dari  daerah  3T,  serta  terdampak  bencana,





                                          217
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226