Page 66 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 66

.lndnrmi,  Siste111  l'nrdrrllka'l ./wok Jauh  .


             1966,  kesempatan  ini  harus  dibuka  untuk  seluruh  masyarakat
             karena  pendidikan  merupakan  hak  asasi  setiap  indiv1du  yang
             berlaku seumur hidup.
                    Pendidikan  yang  diperlukan  ini  terentang  mulai  dari
             pendidikan  dasar  sampai  dengan  pendidikan  tinggi.  Pemerintah
             Indonesia  menyikapi  kebutuhan  1ni  dengan  membuat  kebijakan
             penuntasan  pendidikan  dasar  sembilan  tahun.   Untuk  1tu
             Pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  besar.
             Sementara itu, di  tingkat pendidikan tinggi,  kebijakan  yang diamb1l
             masih  memerlukan  penyempurnaan  karena  banyaknya  masalah
             yang timbul di sekitar pendidikan tinggi ini.
                    Dalam  artikel  ini  akan  dibahas  masalah  pendidikan  tinggi
             di  Indonesia,  pengertian sistem  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ),  dan
             penerapan  PJJ  di  Indonesia.  Melalui pembahasan  ketiga topik  ini
             diharapkan  dapat  dipaparkan  mengapa  PJJ  dapat  dijadikan
             Rlternatif bagi pendidikan tinggi berkuailtas di Indonesia.

             A.  Masalah Pendidikan Tinggi di  Indonesia

                    Kualitas  sumber daya  manus1a  di  Indonesia  sampai  saat
             ini  masih  belum  menggembirakan.  Bahkan  Laporan  UNDP
             menyebutkan  bahwa  lndeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)
             Indonesia  turun  dari  peringkat  102  dari  162  negara  pad a  tahun
             2001  menjadi  110  dari  173 negara  pad a tahun  2002.  Peringkat
             ini  jauh  di  bawah  Singapura  (25),  Brunei  (32).  Malaysia  (59),
             Thailanci  (70),  bahkan  Filipina  (77).  Situasi  ini  sudah  disadari oleh
             pemerintah  Indonesia  seperti  yang  tercermin  dari  pernyataan
             Menko  Kesra  bahwa  dalam  persaingan  dengan  negara  lain,
             ibaratnya  Indonesia hanya  mampu bersaing  pada t1ngkat  kuli  dan
             pembantu  rumah  tangga  (Kompas,  28  Maret  2002).  Lebih  jauh
             Menko  Kesra  menyadari  bahwa  hal  ini  terjadi  karena  sistem






            50
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71