Page 302 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan

CakmH·ala l'r11didiknll 2

Pengetahuan Umum yang didukung dengan pengembangan
perpustakaan rakyat dan penyediaan buku bacaan pemberantas-
an buta huruf.
Melalui PP No. 65 Tahun 1951, pemerintah menetapkan
bahwa penyelenggaraan SO merupakan kewajiban Pemda
Tingkat I (Propinsi), namun demikian pembiayaan dibebankan
kepada orang tua siswa dan dibantu oleh Pemda Tingkat II
(Kabupaten/Kota). Sampai tahun 1955. SO masih d1biayai oleh
Kementerian Oalam Negeri. sedangkan untuk sekolah menengah
dan lanjutan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran.
dan Kebudayaan. Pembiayaan gedung dan perlengkapannya
dibebankan kepada daerah masing-masing, sedangkan peng-
gajian guru menjadi beban pemerintah pusat (Oepdikbud, 1985).
Oalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, salah satu
perubahan penting dalam sistem pendidikan sekolah adalah
perubahan sekolah kejuruan menjadi SMP, karena pendidikan
kejuruan lebih efektif dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi.
Namun demikian, karena Indonesia masih membutuhkan tenaga
terampil di tingkat menengah. pendidikan kejuruan masih perlu
diselenggarakan untuk tingkat SL T A. Usaha lain pemerintah
adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai proyek
inovasi pendidikan yang dibiayai dari berbagai sumber pendana-
an, seperti Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan Proyek
Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru
(PAMONG}. Untuk daerah yang sulit terjangkau sarana umum,
pemerintah melaksanakan proyek percobaan radio pendidikan.
Untuk menampung lulusan sekolah dasar dengan sistem yang
lebih luwes, pemerintah mengembangkan SMP T erbuka dengan
menggunakan sistem belajar jarak jauh. Kebijakan penting lainnya
adalah perubahan kurikulum nasional pada tahun 1975 dan
1984.

285