Page 301 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 301

/11/wiri dU.  r>mnpak  Otonomi nanah Terhadap  Ta/17111711  ...



          m1si  masing-masing. tetapi harus melakukan penyesuaian  dengan
          sekolah negeri.
                 Setelah  kemerdekaan  terjadi  perubahan  pesat  di  bidang
          pendidikan.  ldeologi  pendidikan  nasional  disesuaikan  dengan
          dasar  dan  cita-cita  bangsa  dan  negara  yang  merdeka.  Dengan
          Pancasila  sebagai  landasan  idiil,  pembaharuan  dan  penyesuaian
          di  btdang  pendidikan  diarahkan  untuk  pemberian  kesempatan
          pendidikan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat,  pengembangan
         peserta  didik  sebagai  warga  negara  yang  bertanggung  jawab,
          serta penerapan wajib belajar 6 tahun {Oepdikbud,  1985).
                 Pada  tahun  1946, Panitia  Penyelidik  Pengajaran dibentuk
         dengan  tugas  menyusun  struktur  baru  sistem  persekolahan,
         menetapkan  kurikulum  dan  bahan  pelajaran,  serta  menyiapkan
         rencana  pelajaran  {Djojonegoro,  1996).  Salah  satu  hasil  kerja
         panitia  tersebut  adalah  rumusan  tujuan  pendidikan,  yaitu
         menjadikan  warga  negara  sejati  yang  bersedia  menyumbangkan
         tenaga  dan  pikirannya  untuk kepentingan  masyarakat dan  negara
         dalam  rangka  mempertahankan  kemerdekaan.  Hingga  tahun
          1950.  sistem  persekolahan  dibagi  menjadi  pendidikan  rendah
         (Sekolah  Rakyat).  pendidikan  umum  yang  terdiri  dari  Sekolah
         Menengah  Pertama  (SMP) dan  Sekolah  Menengah Tinggi {SMT),
         serta Sekolah Guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
                 Pada  tahun  1950-an.  untuk memberi  kesempatan  belajar
         seluas-luasnya  kepada  masyarakat  serta  meningkatkan  kualitas
         pendidikan,  pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  dengan
         memfokuskan  pada  penambahan  jumlah  sekolah  rakyat,
         mengubah lama belajar di SR  dari tiga ta~un menjadi enam tahun
         secara  bertahap.  Dampak  kebijakan  ini  adalah  peningkatan
         JUmlah  siswa SO,  SMP, dan SMA secara tajam. Namun demikian,
         jumlah  masyarakat  yang  buta  huruf  masih  sangat  besar.  Melalui
         Jawatan  Pendidikan  Masyarakat.  pemerintah  mengadakan upaya
         peningkatan  partisipasi  pendidikan  melalui  berbagai  kursus



         284
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306