Page 300 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 300

Ca/.:rmmla  l'cndidikmt 2



         Belanda  Vereenigde  Oosr   lndische  Compagnie  (VOC)  meng-
         alami  kemunduran  dan  akhirnya  fungsi  mengatur  pemerintahan
         dan  masyarakat  diambil  alih  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda.
         Kebijakan  sektor  pendidikan  didasarkan  alas  prinsip  sebagai
         berikut:  (  1)  tidak  memihak  a gam a  tertentu;  (2)  penekanan
         pendidikan  untuk  kepentingan  kolonial:  (3)  sistem  persekolahan
         berdasarkan  perbedaan  kelas  sosial;  dan  (4)  pendidikan
         diarahkan  untuk  membentuk  golongan  eli!  sosial  sebagai  alai
         supremasi  politik  dan  ekonomi  kolonial  Belanda  (Depdikbud,
         1985).
                Pada  awal  abad  ke-20,  pembaharuan  dr  bidang  politik,
         ideologi.  dan  ekonomi setelah depresi ekonomi dan alas desakan
         kelompok  liberal  di  Belanda,  pemerintah  kolonial  menerapkan
         Politik  Etik  yang  mempengaruhi  sistem  pendidikan  kolonial  saat
         itu.  Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  kolonial  adalah  {1)
         pendidikan  tingkat  rendah  dan  pengetahuan  Barat  diberikan
         kepada  bumiputera,  dan  (2)  bahasa  Belanda  dijadikan  bahasa
         pengantar  di  sekolah  (Depdikbud,  1985).  Tujuan  pendidikan
         dimaksudkan  untuk  memenuhi  keperluan  tenaga  buruh  untuk
         kepentingan  kolonial  Belanda.  Pada  masa  itu,  juga  berkembang
         sekolah  kejuruan.  pendidikan  berbasrs  agama.  dan  pendidikan
         tinggi secara terbatas.
                Pada  jam an  kolonial  Jepang  mulai  tahun  1942,  bidang
         pendidikan  tidak  mengalami  kemajuan.  karena  tujuan  utama
         Jepang  adalah  memenangkan  peperangan.  Keuntungan  yang
         didapat dengan  masuknya  Jepang  adalah  kebijakan  penggunaan
         Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  komunikasi  pendidikan.
         Diskriminasi  menurut  status  sosial  dihapuskan,   sehingga
         penduduk  memperoleh  hak  pendidikan  yang  sama.  Sekolah
         swasta  seperti  Muhammadiyah,  Tam an  Siswa,  dan  sekolah
         berbasis  keagamaan  lainnya  tetap  berkembang  sesuai  dengan





                                                                 283
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305