Page 264 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan

Cn/.:raH'aln Pendidiknn 2

llmu Pengetahuan Indonesia (LIP!) tentang kajian kebudayaan
pada masa Orde Baru yang menyatakan bahwa intervensi
pemerintah yang terlalu berlebihan kepada bidang pendidikan
Ieiah melumpuhkan lembaga yang seharusnya mampu memberi-
kan pengetahuan yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat
(Kompas, 22 Jan 2001 }. Kebijakan yang berdimensi daerah
adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan
rakyat, masyarakat (baik melalui legislatif maupun kelompok
kepentingan daerah) dan pemerintah daerah. Kewenangan
memilih lokasi sekolah. menambah dan mengangkat guru,
memilih dan menetapkan kepala sekolah, mendidik dan melatih
guru, menentukan kurikulum lokal, manajemen jenjang pendi-
dikan dasar, menengah. dan pendidikan tinggi, akreditasi dan
lainnya, sudah waktunya d1pikirkan upaya desentralisasinya. Akan
tetapi pelaksanaan itu tetap berlandaskan pada kebijakan,
ketentuan, standarisasi dan ketetapan Pemerintah Pusat.

B. Permasalahan Pendidikan di Era Otonomi
Merujuk pada isi UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25
Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa fokus pelaksanaan otonomi
daerah adalah di daerah Kabupaten dan daerah Kola. Pemerintah
daerah Kabupaten dan Kola akan memegang peranan penting
dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian diharapkan
layanan di bidang pendidikan akan lebih dapat memenuhi
kebutuhan, lebih cepat, efisien, efektif, dan lebih menegakkan
aparat yang bersih dan berwibawa. Namun untuk mencapai
tujuan yang mulia tersebut perlu kiranya diantisipasi,
permasalahan pendidikan yang mungkin dihadapi dalam
pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di antaranya (1)
permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan nasional
dalam upaya national character building, pemerataan, dan

247