Page 246 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan

Cakrmmla Pendidiknn 2

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu
komponen penyelenggaraan pemerintah yang desentralisasi ke
daerah Provinsi (Tingkat I) dan Tingkat II (Kabupaten dan Kola)
adalah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar
dan menengah yang mencakup SD/MI, SL TP/MTs, dan SL T AI
MA.
Cakupan layanan pendidikan dasar dan menengah cukup
luas terutama pada golongan bawah (akar rumput) sehingga
menurut Musa (2001) hal ini perlu dicermati oleh semua pihak
yang berkepentingan dengan pendidikan, yaitu siswa atau
mahasiswa. orang tua, guru tokoh masyarakat, pengusaha,
birokrat, sampai penguasa yang tertinggi di bidang pendidikan
maupun negara.
Pendidikan dasar sebagai salah satu kebutuhan dasar
bagi setiap warga negara merupakan kepentingan nasional untuk
mewujudkan salah satu tujuan nasional yang dicita-citakan oleh
pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
yang sekaligus dalam rangka pembentukan semangat patriotisme
(national character building) (Yayasan Pembinaan dan Pengem-
bangan SDM IPTEK The Habibie Center, 2001).
Khusus otonomi untuk penyelenggaraan pendidikan
tinggi, cakupan layanan lebih terbatas pada masyarakat
menengah ke atas, dan pelaksanaan otonomi pendidikan tinggi
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999
tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan
Hukum.
Pada jenjang pendidikan tinggi, usaha untuk mewujud-
kan otonomi pendidikan tinggi negeri lebih diintensifkan terutama
pada 4 (empat) perguruan tinggi negeri yaitu Universitas
Indonesia (UI), lnstitut Teknologi Bandung (ITS), Universitas
Gajah Mada (UGM), dan lnstitut Pertanian Bogar (IPS). Di bidang
IPTEK, penelitian dan pengembangan beberapa disiplin ilmu yang

229