Page 244 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 244
( nkrmmln Pe11didikn11 2
sangat menghambat mobilitas guru pindah ke kota/kabupaten
(Aiwi, 2002; Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2002).
Selanjutnya menurut Alwi (2002) persiapan otonomi
daerah dihalangi lima masalah besar, di antaranya adalah
masalah keuangan, pengawasan, kepegawaian, manajemen
pelayanan publik dan kelembagaan. Salah satu contoh penerapan
otonomi daerah juga membuat kabupaten maupun kota merasa
tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah provinsi,
sehingga kondisi ini menyulitkan gubernur untuk melakukan
pengawasan. Demikian juga dalam pelayanan publik terjadi
penurunan yang makin tajam dalam infrastruktur di daerah
dengan kondisi yang belum transparan baik dalam aspek biaya,
waktu, dan kualitas.
Khusus dalam bidang kepegawaian, dimana gaji guru
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) disalurkan lewat DAU, maka
muncul permasalahan tentang kualitas guru yang diangkat.
Apakah sistem yang sekarang akan tetap dipertahankan? Yaitu
guru sebagai PNS, sistem penilaian kinerja dan kenaikan yang
belum memberikan keadilan antara guru yang pintar dengan
kurang pintar, rajin dengan malas, tinggi dedikasi dengan rendah
dedikasi maupun pengangkatan guru oleh pusat/provinsi/kabupa-
ten/kota. Untuk hal tersebut nampaknya perlu peraturan/ perun-
dang-undangan baru untuk manajemen guru (Ditjen Dikdasmen
Depdiknas, 2002).
Selain sistem penilaian kinerja yang belum memberikan
keadilan juga masalah kinerja yang tidak pas dengan tujuan
umum pendidikan nasional, produk pendidikan yang belum siap
pakai atau tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja,
maupun rangking pendidikan di Indonesia di mala dunia yang
setara dengan negara-negara miskin atau yang baru merdeka
(Yacub, 1999).
227