Page 244 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 244

( nkrmmln Pe11didikn11  2



         sangat  menghambat  mobilitas  guru  pindah  ke  kota/kabupaten
         (Aiwi,  2002;  Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2002).
                Selanjutnya  menurut  Alwi  (2002)  persiapan  otonomi
         daerah  dihalangi  lima  masalah  besar,  di  antaranya  adalah
         masalah  keuangan,  pengawasan,  kepegawaian,  manajemen
         pelayanan publik dan  kelembagaan.  Salah satu contoh penerapan
         otonomi  daerah  juga  membuat  kabupaten  maupun  kota  merasa
         tidak  mempunyai  hubungan  hirarkis  dengan  pemerintah  provinsi,
         sehingga  kondisi  ini  menyulitkan  gubernur  untuk  melakukan
         pengawasan.  Demikian  juga  dalam  pelayanan  publik  terjadi
         penurunan  yang  makin  tajam  dalam  infrastruktur  di  daerah
         dengan  kondisi  yang  belum  transparan  baik  dalam  aspek  biaya,
         waktu, dan kualitas.
                Khusus  dalam  bidang  kepegawaian,  dimana  gaji  guru
         sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  disalurkan  lewat  DAU,  maka
         muncul  permasalahan  tentang  kualitas  guru  yang  diangkat.
         Apakah  sistem  yang  sekarang  akan  tetap  dipertahankan?  Yaitu
         guru  sebagai  PNS,  sistem  penilaian  kinerja  dan  kenaikan  yang
         belum  memberikan  keadilan  antara  guru  yang  pintar  dengan
         kurang  pintar,  rajin  dengan  malas,  tinggi  dedikasi  dengan  rendah
         dedikasi  maupun pengangkatan guru  oleh  pusat/provinsi/kabupa-
         ten/kota.  Untuk  hal  tersebut  nampaknya  perlu  peraturan/  perun-
         dang-undangan  baru  untuk  manajemen  guru  (Ditjen  Dikdasmen
         Depdiknas, 2002).
                Selain  sistem  penilaian  kinerja  yang  belum  memberikan
         keadilan  juga  masalah  kinerja  yang  tidak  pas  dengan  tujuan
         umum  pendidikan  nasional,  produk  pendidikan  yang  belum  siap
         pakai  atau  tidak  sesuai  dengan  ketersediaan  lapangan  kerja,
         maupun  rangking  pendidikan  di  Indonesia  di  mala  dunia  yang
         setara  dengan  negara-negara  miskin  atau  yang  baru  merdeka
         (Yacub,  1999).




                                                                 227
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249