Page 177 - Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif
P. 177

1.  Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang Kondusif
                   Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha
                   Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan
                   daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya,
                   menghilangkan  biaya  ekonomi  tinggi,  serta  menjamin  adanya
                   mekanisme  pasar  yang  sehat.  Kebijakan  pengembangan  lingkungan
                   usaha  yang  kondusif  bagi  KUMKM  tidak  berada  pada  suatu  instansi
                   tertentu,  dan  cenderung  tersebar  pada  berbagai  instansi.  Untuk  itu,
                   koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim
                   berusaha yang kondusif bagi KUMKM.
                   Pengembangan  lingkungan  usaha  yang  kondusif  memerlukan  adanya
                   landasan  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  kebijakan
                   pelaksanaannya  yang  memungkinkan  KUMKM  bersaing  secara  sehat
                   dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki
                   spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi
                   makro,  kerjasama  internasional  dan  kebijakan  pembangunan  daerah,
                   serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan
                   UMKM dapat mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-
                   undangan yang pro pengembangan KUMKM.

               2.  Strategi Peningkatan Akses KUMKM ke Sumberdaya Produktif
                   Pengembangan  lingkungan  usaha  yang  kondusif  memerlukan  adanya
                   landasan  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  kebijakan
                   pelaksanaannya  yang  memungkinkan  KUMKM  bersaing  secara  sehat
                   dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki
                   spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi
                   makro,  kerjasama  internasional  dan  kebijakan  pembangunan  daerah,
                   serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan
                   UMKM dapat mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-
                   undangan yang pro pengembangan KUMKM.
                   Kementerian Koperasi dan UMKM dapat mendorong upaya peningkatan
                   akses  KUMKM  kepada  sumber-sumber  permodalan  dan  pembiayaan,
                   peningkatan  akses  pasar,  akses  teknologi,  dan  akses  informasi.
                   Mempertimbangkan  jumlah  KUMKM  yang  sangat  besar,  maka  demi
                   efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatan sentra
                   disertai  pengembangan  pasar  BDS  (jasa  pengembangan  bisnis)  di
                   Indonesia.
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182