Page 138 - Universitas Terbuka : Mencapai Visi Melalui Good Corporate Governance
P. 138

lmplementasi Coad Governance dan  TQM di Universitas  Terbuka



                                merencanakan   sumber    daya   manusia   serta   jangka   waktu
                                pelaksanaannya sehingga  perencanaan  ini  diharapkan dapat digunakan
                                sebagai  pedoman untuk mencapai  kinerja yang lebih baik. Seluruh tarif
                                dan  harga  satuan  yang  digunakan  untuk  melakukan  perencanaan
                                penerimaan  dan  penggunaan  didasarkan  pada  Surat  Keputusan  Rektor,
                                sehingga   apa    yang   tertuang   dalam   RKA    UK    dapat
                                dipertanggungjawabkan secara hukum.


                             Untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  Governance)  dan
                             pemerintahan  yang  bersih  di  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  tidak
                             terlepas  dari  proses  perencanaan  yang  didukung  oleh  pembiayaan  yang
                             selanjutnya  diimplementasikan  dalam  pelaksanaan.  Dalam  konteks  UT,
                             perencanaan  merupakan  suatu  proses  menghasilkan  rencana  yang  pada
                             pokoknya  berisi  arah  dan  langkah  rasional  dan  sistematis  dalam
                             penggunaan  sumber-sumber  daya  yang  terbatas  untuk  mencapai  tujuan
                             secara efisien dan efektif.
                             Telah  terjadi  reformasi  cukup  penting  dalam  proses  penganggaran  di
                             Indonesia  dari  tradisional  budgeting  menjadi  performance  budgeting.
                             Perubahan  ini  pun  wajib  diikuti  oleh  UT  dalam  penyusunan  anggaran
                             sebagai  bagian  dari  penyusunan  APBN.  APBN  merupakan  rencana
                              keuangan tahunan  pemerintah yang disetujui oleh  DPR dan ditetapkan oleh
                              presiden.  Untuk  menyusun  APBN,  pemerintah  harus  terlebih  dahulu
                              menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  yang  merupakan  penjabaran

                              dari   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   (RPJM)   dengan
                              menggunakan  bahan  dari  Rencana  Kerja  Satuan  Kerja  (Renja  Satker)  untuk
                              jangka waktu satu tahun.
                              UT  sebagai  organisasi  sektor  publik  dikatakan  mempunyai  kinerja  atau
                              performa  yang  baik  jika  segala  aktivitasnya  berada  dalam  kerangka
                              anggaran  dan  tujuan  yang  ditetapkan  serta  dalam  jangka  panjang  mampu
                              mewujudkan  strategi  yang  ditetapkan.  Tripartit  undang-undang  keuangan
                              negara  mengamanahkan  sektor  publik  di  Indonesia  khususnya  di
                              lingkungan   pemerintahan   harus   menyusun   anggaran   yang   tidak
                              menyimpang  dari  kerangka  pengeluaran  jangka  menengah  (medium  term
                              expenditure  framework),  penganggaran  terpadu  (unified  budgeting),  dan
                              penganggaran  berbasis  kinerja  (performance  based budgeting).  UT sebagai
                              salah  satu  institusi  pendidikan  di  bawah  Departemen  Pendidikan  Nasional





                                                                                            129
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143