Page 87 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis
P. 87
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital
Dukungan Politik Anggota DPRD terhadap Kepala
Daerah dari Jalur Perseorangan: Studi Kasus Di
Susanti
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)
Universitas Terbuka
PENDAHULUAN Kabupaten Kupang 71
Partisipasi masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan
pemerintahan modern sebagaimana masa Yunani Kuno (508 SM) dalam
polis tidaklah memungkinkan. Perkembangan demografi, kondisi geografis,
dan faktor lainnya menjadi pertimbangan sebuah negara menerapkan
sistem perwakilan (representative government). Pada sistem perwakilan,
rakyat memilih para wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat
melalui mekanisme yang diatur secara konstitusional. Demokrasi
perwakilan menurut Strong merupakan suatu sistem pemerintahan
dimana mayoritas warga yang telah memenuhi persyaratan turut
berpartisipasi melalui mekanisme tertentu untuk menjamin
pertanggungjawaban semua tindakan pemerintahan kepada kelompok
mayoritas (Strong, 2015:17). Artinya ada partisipasi rakyat dalam
pergantian wakil rakyat melalui mekanisme tertentu serta jaminan
pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah kepada konstituen
(masyarakat pemilih). Dengan demikian cara kerja demokrasi perwakilan
dilandasi adanya kewenangan dan hubungan kedekatan dengan pemilih,
sehingga diharapkan wakil dapat menyerap aspirasi rakyat.
Setelah Perang Dunia II (1939‐1945), demokrasi mengalami
perkembangan pesat dengan lahirnya negara‐negara yang baru merdeka
atau dikenal sebagai negara dunia ketiga. Hal ini terjadi karena demokrasi
memberikan dukungan bagi desentralisasi pada dua tingkatan. Pertama,
penguatan demokrasi nasional karena mendukung terciptanya stabilitas
politik. Hal ini disebabkan karena dalam konsep otonomi mengandung
adanya kebebasan untuk berprakarsa dan mengambil keputusan atas dasar
aspirasi masyarakat tanpa adanya kontrol langsung dari pemerintah Pusat
(Hoessein, 2004:63). Kedua, local government memberikan manfaat bagi
