Page 51 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis
P. 51

Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

                                   Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku:
                                             Studi Kasus di Provinsi Lampung

                                                        Dedy Hermawan
                                                 Simon Sumanjoyo Hutagalung

                                                             Lampung

                                   PENDAHULUAN
                                        Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas         35
                                      Dalam  mewujudkan  pemerintahan  di  daerah  khususnya  pelaksanaan
                                   suatu  kebijakan,  partisipasi  masyarakat  daerah  yang  dilakukan  atas
                                   kemauan  sendiri  lebih  dibutuhkan  daripada  partisipasi  masyarakat  yang
                                   dipaksakan, karena hal ini merupakan awal kemandirian dan pengembangan
                                   kompetensi  dalam  pemerintahan.  Partisipasi  yang  didorong  oleh
                                   pemerintah  juga  menandakan  tidak  adanya  dominasi  ataupun  hegemoni
                                   dalam pemerintahan tersebut (Kleden, 2004).
                                      Pemerintahan  tidaklah  terlaksana dengan  efektif  jika tidak didukung
                                   oleh masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang sosial, pendidikan,
                                   ekonomi,  budaya,  dan  rasa  kesadaran  yang  memberi  pengaruh  pada
                                   perkembangan  pemerintahan  (Mansuri  &  Rao,  2012).  Dalam  konteks
                                   partisipasi,  masyarakat  sebagai  individu  berkinerja  secara  optimal  guna
                                   mendukung  kebijakan  pemerintah.  Secara  kolektif,  masyarakat  bekerja
                                   secara  bersama  mendorong  pencapaian  kebijakan  pemerintah  agar
                                   mencapai  hasil  yang  optimal.  Secara  idividu  dan  kolektif  saling  memiliki
                                   keterkaitan dalm konteks partisipasi (Pelenca, Bassile, & Ceruti, 2015).
                                      Pemerintah  mendorong  pembangunan  di  daerah  melalui  beberapa
                                   program  yang  mengandung  muatan  partisipasi.  Namun  demikian,  wujud
                                   berbeda  ditemukan  dalam  implementasi  kebijakan  dan  program  di
                                   beberapa  sektor,  dalam  sector  pendidikan  misalnya  partisipasi  muncul
                                   dalam  wujud  pemilihan  anggota  komite  sekolah,  perencanaan  bersama
                                   antara  komite  sekolah  dan  pihak  sekolah  (Menno,  et  al.,  2014).  Dalam
                                   pengelolaan sampah partisipasi berwujud kesadaran kolektif untuk memilah
                                   sampah, mendaur ulang dan merubah sampah menjadi kompos (Dhokhikah,
                                   Trihadiningrum,  &  Sunaryo,  2015),  pengentasan  kemiskinan  (Apriyanti,
                                   2011)  dan  pengelolaan  hutan  (Alfitri,  2005).  Partisipasi  yang  bersifat
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56