Page 25 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital
telah memberikan dampak positif bagi negara‐negara miskin, khususnya di
bidang ekonomi, misalnya teknologi internet telah banyak membantu
menciptakan koneksi antara pedagang lokal dan para pembeli di seluruh
dunia. Internet bisa dikatakan merupakan instrumen vital untuk mendukung
produk‐produk lokal dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan
demikian, teknologi digital telah membantu untuk menghapus hambatan‐
hambatan dalam era industri dan mempromosikan berbagai bentuk industri
jasa (Parthasarathy, 2005). Meskipun demikian, aspek yang perlu dijelaskan
oleh kelompok ini adalah bagaimana menjelaskan data tentang
ketimpangan digital yang masih muncul sampai saat ini meskipun teknologi
internet telah dikenal luas sejak tahun 1990‐an. 9
Beberapa studi menemukan fakta bahwa tingkat kesejahteraan suatu
negara ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan digital
pada suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Hargittai (1999) menemukan
fakta bahwa tingkat ekonomi suatu negara ang diukur melalui GNP
merupakan faktor utama yang mempengaruhi munculnya ketimpangan
digital. Studi‐studi lainnya juga menemukan fakta yang serupa bahwa
perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat sangat berpengaruh
terhadap kemunculan ketimpangan digital (ITU, 1999; Rodrigues & Wilson,
2000). Selain faktor sosial ekonomi, studi yang dilakukan oleh Norris (2001)
menemukan faktor lainnya, yaitu tingkat investasi di bidang teknologi dan
pengetahuan atau pendidikan. Semakin tinggi tingkat investasi dalam dua
bidang tersebut maka semakin rendah tingkat ketimpangan digital dalam
negara tersebut. Investasi di bidang pendidikan terkait erat dengan tingkat
pengembangan modal manusia (human capital development) yang menjadi
prasyarat utama terbentuknya masyarakat informasi. Investasi di bidang
pendidikan akan menghasilkan masyarakat yang terdidik (well‐educated
people) yang pada gilirannya mereka akan dengan mudah beradaptasi
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Norris, 2001;
Roger, 1995).
Selain itu, kondisi politik yang otoriter dan represif juga memungkinkan
munculnya ketimpangan digital. Umumnya, suatu pemerintahan diktator
berupaya membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi
dengan cara menekan penggunaan internet di kalangan masyarakat.
Pembatasan ini diharapkan dapat meningkatkan hegemoni pemerintah dan
menghambat munculnya aktor‐aktor politik baru yang dapat mengancam
keberadaan rezim politik yang sedang berkuasa (Milner, 2006; Norris, 2001).