Page 28 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis
P. 28

12
                                Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

                           mendorong  masyarakat  untuk  belajar  memanfaatkan  teknologi  internet
                           sehingga  pada  gilirannya  dapat  menurunkan  ketimpangan  digital  dalam
                           masyarakat.  Pada  konteks  ini,  politik  dan  kultur  dapat  memainkan  peran
                           bersama dalam meningkatkan penggunaan internet.

                           Penutup
                               Tulisan  ini  bermaksud  menyajikan  fakta  bahwa  ketimpangan  digital
                           bukan merupakan ilusi  semata.  Data tentang negara‐negara pengguna
                           internet  di  dunia  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  digital  lebih  rentan
                           terjadi  di  negara‐negara  berkembang.  Untuk  memahami  akar  masalah
                           terjadinya ketimpangan digital di suatu negara atau masyarakat maka kita
                           harus  memahami  bagaimana  konteks  sosial,  ekonomi,  politik  dan  kultural
                           negara  tersebut.  Dengan  demikian,  ketimpangan  digital  tidak  bisa
                           dikategorikan hanya sebagai masalah penggunaan teknologi internet semata
                           melainkan meliputi kompleksitas masalah sosial dalam suatu masyarakat.
                               Untuk  mengatasi  ketimpangan  digital  diperlukan  suatu  terobosan
                           kebijakan teknologi yang inovatif dan inklusif. Kebijakan teknologi ini tidak
                           hanya mefokuskan pada luaran (output) jangka panjang seperti investasi di
                           bidang  pendidikan  namun  juga  pada  luaran  (output)  berjangka  pendek,
                           seperti kebijakan pemanfaatan internet yang dapat dirasakan langsung oleh
                           masyarakat,  pembangunan  infrastruktur  fisik,  dan  pemberian  layanan
                           publik, seperti e‐governance.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33