Page 26 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis
P. 26

Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital


                           Kebijakan Teknologi yang Inovatif dan Inklusif
                               Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa
                           fenomena  ketimpangan  digital  merupakan  fenomena  sosial  yang  terkait
                           dengan aspek sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, untuk
                           menurunkan  tingkat  ketimpangan  digital,  terutama  di  negara‐negara
                           berkembang,  diperlukan  intervensi  sosial  dengan  melibatkan  kerjasama
                           antara  pemerintah  dan  civil  society.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah
                           diharapkan  dapat  memunculkan  kebijakan  teknologi  yang  inovatif  dan
                           inklusif.                                                   10
                               Kebijakan teknologi di sini dapat dipahami sebagai upaya apa saja yang
                           dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mempengaruhi  penyediaan  dan
                           penggunaan internet. Dengan demikian, kebijakan teknologi tidak terbatas
                           pada aspek teknologi saja tetapi juga meliputi kebijakan‐kebijakan sosial dan
                           ekonomi  yang  juga  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  digital,  seperti
                           kebijakan pendidikan, literasi, kesejahteraan individu, dan kebijakan lainnya
                           (Chary & Aikins, 2010).
                               Kebijakan  teknologi  dituntut  tidak  hanya  inovatif  tetapi  juga  harus
                           bersifat inklusif, yakni merefleksikan kebutuhan semua segmen masyarakat,
                           yang tidak membedakan  atas dasar jender, umur, status  sosial, ras,  serta
                           ramah  terhadap  kelompok  difabel.  Berdasarkan  beberapa  studi,  ada
                           beberapa area  yang dapat menjadi fokus kebijakan dalam rangka
                           menjembatani  ketimpangan  digital,  yakni  kebijakan  pendidikan,  literasi,
                           akses internet yang mudah dan terjangkau, dan pemberian layanan publik
                           berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mefasilitasi individu
                           untuk belajar cepat menggunakan internet.
                               Kebijakan  sosial  untuk  meningkatkan  tingkat  pendidikan  masyarakat
                           merupakan  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mendorong  peningkatan
                           akses  dan  pemanfaatan  teknologi  internet  (Hoffman  &  Novak,  1998).
                           Tingkat  pendidikan  seseorang  sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan
                           seseorang  dalam  menerima  informasi,  memungkinkan  seseorang  untuk
                           mampu  mengembangkan  pengetahuan  dan  memaksimalkan  kesempatan,
                           dan  meningkatkan  kesejahteraan.  Berbagai  kemampuan dan  keterampilan
                           yang  dihasilkan  dari  investasi  pendidikan  tentu  saja  sangat  berpengaruh
                           terhadap  penurunan  ketimpangan  digital  (Baghchi,  2005;  Chinn  &  Fairlie,
                           2007).
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31