Page 27 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

11
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

Sementara kebijakan di bidang pendidikan merupakan kebijakan
berjangka panjang maka juga diperlukan kebijakan yang bersifat jangka
pendek seperti kebijakan pemanfaatan internet bagi kelompok yang
mengalami hambatan linguistik dan literasi. Salah satu contoh adalah upaya
yang dilakukan oleh pemerintah India dengan mengembangkan dan
meluncurkan “Simple Computer” (SIMPUTER) yang portabel di mana
teknologi ini dapat mengonversi teks menjadi ucapan dalam berbagai
bahasa lokal dan juga bahasa Inggris. Alat Simputer tersebut digunakan oleh
para nelayan di teluk Bengal India untuk mengetahui kondisi cuaca (Meall,
2002).
Kebijakan berdampak langsung lainnya yang dapat didorong adalah
pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama
untuk wilayah‐wilayah yang terpencil, tertinggal, dan terluar. Salah satu
contoh adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan akses boradband (pitalebar). Rencana
Pitalebar Indonesia (RPI) bertujuan untuk memberikan arah dan panduan
strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar
(broadband) yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk
periode lima tahun (2014 – 2019). Program RPI ini masuk dalam salah satu
Rencana Pembangunan Kangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Program RPI
memiliki target untuk membangun prasarana akses tetap pitalebar di
wilayah perkotaan hingga persebarannya mencapai 30% dari populasi, dan
71% di rumah tangga dengan akses kecepatan mencapai 20 Mbps.
Sedangkan untuk wilayah pedesaan program RPI menargetkan bisa
menyebar hingga 6% populasi dan 49% rumah tangga dengan kecepatan 10
Mbps. Tak sampai situ saja, infrastruktur dan dukungan prasarana akses
bergerak pitalebar (mobile broadband) juga digenjot pemerintah melalui
program ini. Ditargetkan, jaringan mobile broadband bisa mencapai seluruh
populasi di perkotaan dan 52% populasi di pedesaan dengan masing‐masing
bisa mengakses hingga kecepatan 1Mbps (Priambada, 2017).
Selain itu, kebijakan lainnya yang perlu didorong adalah pemanfaatan
internet yang bersifat publik (konteks sosial) dengan memberikan layanan e‐
governance. Layanan e‐governance terbukti efektif untuk meningkatkan
kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik (James, 2001).
Layanan e‐governance juga dapat menjadi alat yang efektif untuk
menciptakan masyarakat yang lebih inklusif (Wilhem, 2004). Dengan
demikian, layanan e‐governance secara langsung maupun tidak langsung