Page 33 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bali

I WayanGdeWiryawan
Lis Julianti

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

PENDAHULUAN I Kt. Sukawati Lanang PPerbawa 17

Reformasi di Indonesia yang berimplikasi pada lahirnya Undang‐Undang
No. 25 tahun 2009tentang Pelayanan Publik Reformasi birokrasi menjadi
bagian penting dalam mewujudkan good governance (tata kelola
pemerintahan yang baik) dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,
serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Upaya
pencapaian tujuan bernegara dalam konsep welfare state dalam memajukan
masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun
sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif,
inovatif, profesional dan yang mampu menjawab tantangan perubahan
masyarakat.
Ditetapkannya regulasi tentang PelayananPublik pada kenyataannya
tidak serta merta dapat menyelesaikan
permasalahanbesardalampelayananpubliktersebut, seperti
telahdiungkappadahasil
SurveiyangdilakukanPusatStudiKependudukandanKebijakan(PSKK)UGMpada
tahun 2013, yang menemukan bahwa praktek penyelenggaraan pelayanan
publik di kabupaten/kota diIndonesia masih penuh dengan
ketidakpastianbiaya,waktu dan carapelayanan.Padatahun 2010 juga
dirilishasilpenelitiandualembagayaituKomisiPemberantasanKorupsi
RepublikIndonesia(KPKRI)danPoliticalandEconomicRiskConsultancy(PERC).
Hasil Survey KPK RI memberikan penilaian indeks prestasi pelayananpublik
5,42 dari skala 1‐10. Artinya, masyarakat menilai pelayanan publik di
Indonesia tidak
memuaskan,cenderungkorup,danmerugikan.Temuaninisejalandenganpeneli
tian PERC tahun 2010 yang menempatkan kualitas birokrasi Indonesia