Page 34 - Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis

18
Bagian I: Politik, Kebijakan Publik danKetimpangan Digital

kedua
ranking
terburukdiAsiasetelahIndiadimanapemeringkatanitutelahdilakukansejak199
9‐2010. Dan hasilnya, kualitas birokrasiIndonesia selalu menempati
peringkat terendah.
Pengembangan Konsep Pariwisata Budaya di Bali telah menjadikan Bali
sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata utama pada tingkat internasional.
Hal tersebut menyebabkan industri pariwisata sebagai sektor utama dalam
perekonomian masyarakat Bali. Dampak perkembangan industri pariwisata
tersebut menyebabkan perubahan masyarakat Bali yang sangat cepat
sebagai akibat interaksi masyarakat Bali dengan wisatawan, pelaku industri
pariwisata dari berbagai negara. Perubahan masyarakat yang sangat dinamis
dibandingkan dengan daerah‐daerah lain di Indonesia menyebabkan
birokrasi di Bali sebagai pelaku pelayanan publik memiliki tantangan yang
lebih berat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Adanya
kepentingan dari wisatawan dan pelaku pariwisata dari berbagai berbagai
negara akan menuntut birokrasi yang professional dan modern
sebagaimana layaknya di negara asal mereka yang cenderung menjadi
tuntutan yang tidak terelakan di Bali.
Tuntutan tersebut menjadikan Bali tidak dapat melepaskan diri dari
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Information and
Communication Technology, ICT) yang telah membawa pengaruh yang besar
terutama bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada
organisasi pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi ini telah
memaksa organisasi pemerintah untuk melakukan transformasi besar‐
besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Perubahan tersebut tidak hanya dalam produk layanan, tetapi juga pada
struktur dan manajemen organisasi (Bennis dan Mische, 2000).
Pada sisi yang lain eksistensi Bali saat ini tidak terlepas dari konsistensi
Bali dalam mempertahankan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
yang memiliki identitas yang jelas yaitu budaya ekspresif yang
termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai‐nilai dasar yang
dominan sepert: nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni,
dan nilai keseimbangan (Geriya, 2000), yang sejalan dengan prinsip
pelayanan. Penggunaan kearifan lokal dalam pelayanan publik ddalam
reformasi birokrasi telah didengungkan oleh Mantan wakil Menpan dan
Reformasi Birokrasi Eko Prasojo pada seminar
internasionaldengantemaAkselerasiReformasiBerbasisKearifanLokaldanbuda