Page 237 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan

Kuriku!um d1m Bohon

Ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dari model
desentralisasi pengembangan kurikulum dan bahan ajar ini.
Pertama, model desentralisasi ini mensyaratkan kewenangan
yang harus dilakukan pemerintah pusat dalam rangka mencegah
disintegrasi bangsa, melalui penyusunan kurikulum demi
kepentingan kebangsaan (PPKn, Pendidikan Agama, Bahasa
Indonesia, dan Sejarah Nasional). Hal ini barangkali yang juga
diamanatkan pula dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang
pemerintah daerah agar otonomi daerah tidak memberi dampak
kepada disnitegrasi bangsa dan negara.
Kedua, pembaruan kurikulum dengan demikian dapat
menJadi lebih optimal, karena model ini sesungguhnya mampu
mengakomodasi segala persoalan, kebutuhan, karakteristik, serta
kepentingan daerah/setempat. lnilah yang menjadi arah kebijakan
pembangunan pendidikan yang telah tertuang dalam GBHN 1999,
yaitu bahwa pemerintah perlu melakukan pembaruan sistem
pendidikan ternasuk pembaruan kurikulum. Dalam hal ini perlu
dikembangkan diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagam-
an peserta didik, kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai
clengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan
secara profesional.
Ketiga, berkaitan dengan tuntutan global, model desen-
tralisasi pendidikan tersebut diharapkan mampu menciptakan
mutu lulusan pendidikan yang bukan saja mampu bertindak di
daerahnya (act locally}, tetapi juga mampu berfikir secara
nasional. global, bahkan mendunia (think national, global, and
mondiai).O

220