Page 123 - Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City
P. 123

keputusan  dan  kesepakatan  dari  berbagai pihak yang terlibat (PPP
               Karimunjawa, 2014).
                   Pada  kenyataannya  proses  pelaksanaan  kebijakan  tak  selalu
               berjalan sesuai harapan. Permasalahan yang utama adalah kurangnya
               koordinasi  antar  lembaga  pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.
               Salah  satu contohnya adalah peningkatan kunjungan wisatawan ke
               TNKJ  tidak  dibarengi  dengan pendidikan publik yang komprehensif
               tentang  kelestarian  ekosistem  dan  sumber  daya ikan. Berdasarkan
               hasil wawancara dengan beberapa guide wisata, beberapa wisatawan
               yang  tidak  pandai  berenang  terpaksa  menginjak  karang  ketika
               melakukan snorkeling. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan
               sinergi  peraturan  antar-lembaga  yang  terkait  dengan  pengelolaan
               pariwata, perikanan, dan kawasan konservasi (Yuliana, 2016).
                   Sebenarnya,  peraturan  dari  BTNKJ  relatif  lengkap  untuk
               menghadapi meningkatnya wisatawan yang datang ke Karimunjawa,
               misalnya  dengan  meningkatkan  biaya  masuk  ke BTNKJ. Tujuannya
               adalah untuk membatasi wisatawan dan menyediakan dana cadangan
               untuk  pengelolaan  kawasan konservasi TNKJ. Namun, pelaksanaan
               peraturan  kenaikan  biaya  masuk  tersebut  mengalami  kendala,
               terutama  dari  pemilik hotel dan home stay. Mereka khawatir akan
               terjadi penurunan jumlah wisatawan jika biaya masuk dinaikkan, dan
               akhirnya akan mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, dibutuhkan
               sosialisasi yang intensif untuk menerapkan peraturan kenaikan biaya
               masuk dan alasannya (Yuliana, 2016).
                   Kegagalan upaya untuk meningkatkan biaya masuk menunjukkan
               bahwa kegiatan pariwisata belum terkelola dengan baik. Hal tersebut
               terjadi karena tidak ada dukungan dari lembaga pemerintah lainnya
               (di  luar  BTNKJ),  terutama  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Jepara.
               Akhirnya,  saat  ini  jumlah  wisatawan  yang  datang  semakin  tidak
               terkendali,  dan  merupakan  ancaman  bagi  kesehatan  ekosistem
               terumbu karang.
                   Berdasarkan  data  dari  WCS  (2014),  telah  terjadi  penurunan
               tutupan  karang  pada  periode  2016-2013  (Gambar  6)  di  zona
               pariwisata  dan  tradisional  perikanan.  Penurunan  tersebut  diduga
               akibat  meningkatnya  aktivitas  pariwisata  dan  penangkapan  ikan.



                               Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City    107
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128