Page 194 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 194
desentralisasi/otonomi pendidikan). Ketiga, adanya isu 'kedaerah·
an' dalam 1mplementasi otonomi daerah dan bahkan dalam
otonom1 penclidikan secara berlebihan.
Vanasi cara dan teknologi pembelajaran dibutuhkan
terutama untuk melayani kurang lebih 350 ribu kabupaten/kota di
seluruh Indonesia yang memerlukan beragam pengetahuan dan
keterampilan yang sesuai dengan karakteristik pemakai.
Kemarnpuan belajar jarak jauh (distance learning) dengan cara
pembelajaran rnelalui modul merupakan salah satu cara
pemecnhan yang cepat dan tepat. Akan tetapi teknologi modul
belum cukup untuk menghadapi dampak global1sasi yang sangat
luas. Oleh karena itu perlu d1cari cara-cara pen1ngkatan
pemanfaatan konsep pendidikan jarak jauh (PJJ) yang leb1h
movatif dan perlu teknologi pendukung yang bervanasi, baik dari
seg1 kuanlitas dan kualitas.
Ada persoalan lain, ya1tu tentang siapa yang seharusnya
mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut karena
dengan adanya tuntutan desentralisasi daerah dan otonomi
pendicJikan semua pihak terkait perlu memikirkannya secara lebih
halt-hnti. Sela1n kemampuan claerah/kota, konsep Negara
Kesatuan Republik lndonesta harus senantiasa menJaCli
pegangan utama dalam penyelenggaraan pendidtkan tanpa
mengaba1kan pemberdayaan cJaerah dalam pengelolaan
penclidikan tersebut. Di samping itu yang menjadi dasar dan
orientasi pengelolaan pendidikan adalah demokralisasi di bidang
penchdikan. Tuntutan demokratisasi dan otonomi pendidikan telah
menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pengelolaan
pendidikan dan pola pembelajaran.
Untuk dapat melaksanakan semua itu dengan sebaik-
baiknya perlu dibuat perangkat aturan yang mencakup standar
kemampuan, baik nasional dan global, namun yang tetap
berorientasi pada kemampuan pendukung pendidikan di masing-
178