Page 13 - Universitas Terbuka : Mencapai Visi Melalui Good Corporate Governance

lmplementasi Good Governance dan TQM di Universitas Terbuka

ketimpangan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses
ekonomi tidak akan mampu masuk dalam pusaran pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat golongan ini akan tertinggal. Pembangunan politik diharapkan
akan mampu membangun peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan-kebijakan publik dan melakukan pengawasan
publik atas kebijakan ekonomi. Pembangunan politik akan mengarahkan
pertumbuhan masyarakat ke arah masyarakat madani, masyarakat yang
mampu mengelola dirinya sendiri. Asumsi yang dibangun adalah
pembangunan politik diarahkan kepada terciptanya demokrasi di suatu
negara. Masyarakat dan negara yang demokratis telah terbukti lebih mampu
bertumbuh secara berkeadilan. Undang-undang yang dibuat oleh negara
dengan kontrol masyarakat mampu menjadi pedoman dalam menjamin
hak-hak masyarakat, dan menjadi pengarah dalam relasi negara dan
masyarakat. Masyarakat dan negara berbagi peran dalam mengelola peran
masing-masing.

Seiring dengan semakin menipisnya perbedaan antara sektor publikii dan
privat dan meningkatnya partnership antara sektor publik dan privat,
tuntutan terhadap good governance juga terjadi pada sektor privat, dan
publik nonpemerintah. Kasus tercemarnya Teluk Buyat oleh operasi
Newmont, kasus pengerukan pasir laut secara berlebihan di Pulau Bintan,
kasus illegal logging yang merusak hutan, dan kasus pengalihan fungsi
hutan di Bintan adalah contoh kasus-kasus yang menunjukkan betapa
buruknya governance sector public dan private secara bersama-sama telah
menghancurkan sumberdaya alam, lingkungan, dan menciptakan
ketidakadilan bagi masyarakat. Kasus besar lain yang memicu perdebatan
dan dampak ekonomi yang luar biasa adalah kasus bangkrutnya perusahaan
Enron tahun 2003, dan akhir-akhir ini adalah bangkrutnya perusahaan
Lehman Brothers tahun 2008. Kasus Enron dan Lehman Brothers memiliki
kemiripan yaitu bermula dari perilaku para CEO perusahaan besar menggaji
dirinya terlalu tinggi dan terjebak dalam bisnis yang berisiko tinggi.iii Reaksi
keras atas perilaku buruk para CEO dan buruknya corporate governanceiv
muncul dari pimpinan-pimpinan pemerintahan di berbagai negara. Sistem
penggajian dan bonus merangsang para CEO untuk memasuki area bisnis
yang berisiko sangat tinggi. Para pimpinan pemerintahan berharap agar
negara dapat mengatur sistem penggajian perusahaan-perusahaan dan
lembaga-lembaga keuangan internasional. Efek domino krisis ini adalah
pemerintah dengan menggunakan dana pajak rakyat terpaksa memberikan

4