Page 12 - Universitas Terbuka : Mencapai Visi Melalui Good Corporate Governance

lmp/ementasi Coad Governance dan TQM di Universitas Terbuka

Reinventing government kemudian banyak dijadikan standar nilai, norma,
dan filosofi dalam melakukan reformasi birokrasi di berbagai negara.

Semakin mengglobalnya ekonomi, tuntutan terhadap good governance
semakin tinggi, tidak hanya pada sektor publik namun juga pada sektor
privat. Good governance juga banyak dikaitkan dengan indikator ekonomi
makro seperti:i tingkat tabungan yang tinggi, inflasi yang rendah,
pendapatan yang lebih merata, kebijakan yang bersifat terbuka dan
berorientasi pasar, investasi yang tinggi di bidang pendidikan, dan defisit
neraca berjalan dan neraca pembayaran yang tidak terlalu besar.
Tuntutan internasional terhadap kinerja pemerintah yang baik semakin
tinggi. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki
oleh publik semakin menaruh perhatian terhadap kinerja pemerintah. Arus
modal dan kinerja perusahaan amat berkaitan dengan tingkat stabilitas
sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Lebih lanjut Jusuf Wanandi
(1998) menyatakan bahwa good governance berkaitan juga dengan
demokrasi. Dalam kasus di Asia, pemerintah mengabaikan prinsip-prinsip
good governance yaitu dengan tingginya campur tangan pemerintah yang
berakibat pada lemahnya pengawasan publik, pemberian hak monopoli
dan oligopolistic kepada para konglomerat, meningkatkan korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Akibatnya adalah munculnya ekonomi berbiaya tinggi,
turunnya produktivitas, dan daya saing. Contoh nyata kasus ini adalah
kasus-kasus yang terjadi di Korea Selatan, Indonesia, India, Pakistan,
Phillipina, dan Thailand.
Hongkong dan Singapura adalah suatu kekecualian. Singapura dan
Hongkong adalah negara kota dengan tingkat homogenitas nilai-nilai
masyarakat yang tinggi. Kedua negara tersebut mampu mencapai tingkat
kemakmuran yang tinggi dan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien,
namun kedua negara tersebut bukanlah negara demokrasi yang sempurna
dalam artian terdapat pemilu berkala, adanya peluang pergantian
pemerintahan, dan pemerintahan yang dikontrol oleh publik.
Krisis ekonomi yang melanda Asia mulai tahun 1997 telah menyadarkan
banyak pihak bahwa pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk
membangun bangsa, namun perlu pembangunan pada bidang politik dan
manajemen publik. Secara makro, pembangunan ekonomi didasarkan pada
filosofi mengejar pertumbuhan, namun pertumbuhan akan memakan aspek
keadilan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi akan memunculkan

3