Page 414 - Science and Technology For Society 5.0

~ Science and Technology for Society 5.0 ~ 377

Kabupaten Kendal sudah cukup siap dalam melaksanakan program smart
city. Meski demikian, kelembagaan menjadi indikator pendorong yang
sangat kuat dan dapat mendorong peningkatan keberhasilan pencapaian
smart city di Kabupaten Kendal. Faktor kelembagaan tersebut dinilai
menjadi indikator kuat karena menjadi dasar peraturan yang dapat
ditindaklanjuti dengan pembuatan arahan kebijakan, program-program
yang nantinya akan meningkatkan faktor lain secara tidak langsung. Sesuai
dengan penelitian (Widiyastuti, Nupikso, Anata Putra, & Intanny, 2021)
bahwa kelemahan belum disusunnya regulasi untuk memperkuat
kelembagaan, maka kedepannya akan menjadi penyebab seluruh OPD
dalam menerjemahkan program-program menjadi terhambat. Di sisi lain,
Diskominfo dan Bapelitbang belum dapat menjalankan perannya dengan
optimal sebagai koordinator bagi OPD yang lain dalam pelaksanaan program
smart city. Pelaksanaan peran tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi
pemangku kebijakan agar ditindaklanjuti dengan membentuk Forum
Bersama yang membahas isu-isu penghambat pelaksanaan program smart
city di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa technology
infrastructure telah mencapai skor 7,19 dari skor 10,00 maksimal, dalam hal
kesiapannya. Kesiapan ini tergambarkan dari kondisi eksisting infrastruktur
digital atau TIK seperti bandwith internet pemerintah yang telah mencapai
17 mbps (megabyte per second), telah mengoneksikan beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta telah ada beberapa OPD yang
berlangganan secara mandiri yang terdiri dari jaringan wireless dan jaringan
optik.
Selain infrastruktur fisik ICT, infrastruktur non fisik terkait ICT berupa
pengembangan aplikasi juga telah ada dan terimplementasi di beberapa
OPD, seperti yang terdapat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Contoh Penerapan Program Smart City Kabupaten Kendal

Dinas yang
No Nama Aplikasi Fungsi Keterangan
menggunakan
1. SIPKD Pengelolaan Dinas Bina Marga Aktif dari
keuangan daerah, Sumber Daya Air kabupaten
perencanaan, Energi dan Sumber
RKA, PDA Daya Mineral;
Dinas Kesehatan;
dan Badan