Page 396 - Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City

Republik Indonesia, (2003). Intruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-government.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Riley, Thomas B. (2002). Change Management, E-Governance, and
The Relationship to E-government. Commenwealth Centre for
Electronic Governance.

Sosiawan, Edwi Arief. (2015). Evaluasi Implementasi E-government
pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif
Content dan Manajemen. Open Journal System.
https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/article/download/461/497
diakses pada 30 Juni 2017.

Sutriadi, Ridwan. (2017). Persperktif Perencanaan: Smart City: Inovasi,
Kota Komunikatif dan Kota Berkeadilan. Bandung: CV Nur Ridwan.

Surabaya akan jadi Model e-Goverrnment Nasional. (2012).
(http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/09/surabaya-
akan-jadi-model-e-goverment-nasional (diakses pada 30 Juni
2017).

Smart City dan e-Government Apa Bedanya? (2015).
http://tekno.liputan6.com/read/2213171/smart-city-dan-e-
government-apa-bedanya (diakses pada 12 Agustus 2017).

Tochija, Itoc. (2007). Kebijakan E-government dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik.

380 Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City